Jayawijaya, 16 November 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Papua Pegunungan menyampaikan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden. Dukungan tersebut muncul dari pandangan sejumlah kader daerah yang menilai Dasco memiliki pengalaman politik dan pemahaman luas mengenai persoalan nasional. Mereka menganggap peran Dasco dalam pemerintahan dan parlemen selama ini menunjukkan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika politik internal Partai Gerindra mengenai figur yang dinilai layak mengemban tanggung jawab lebih besar. Meski demikian, dukungan dari pengurus daerah belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi partai mengenai pencalonan wakil presiden.

Pengurus Gerindra Papua Pegunungan menilai Dasco merupakan salah satu tokoh yang memiliki pengalaman dalam menangani berbagai persoalan strategis negara. Sebagai pimpinan DPR RI, Dasco terlibat dalam komunikasi politik antara lembaga legislatif, pemerintah, dan berbagai kelompok masyarakat. Pengalaman tersebut dianggap menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menurut pandangan pengurus daerah, seorang pemimpin nasional harus mampu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk tantangan yang dihadapi kawasan Indonesia timur. Mereka berharap figur yang memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan tinggi negara memiliki perhatian terhadap pemerataan pembangunan. Penilaian itu menjadi salah satu alasan munculnya dukungan terhadap Dasco.

Ketua DPD Gerindra Papua Pegunungan, Natan Pahabol, menyampaikan bahwa dukungan tersebut berasal dari pengurus tingkat provinsi bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra di delapan kabupaten. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk aspirasi politik kader daerah yang menginginkan Dasco mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Natan menilai Dasco memahami kondisi Indonesia saat ini, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program nasional. Ia juga menyoroti pengalaman Dasco dalam membangun komunikasi dengan partai politik dan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, kemampuan menjembatani kepentingan yang berbeda menjadi salah satu pertimbangan pengurus daerah dalam memberikan dukungan. Meski demikian, ia menyadari bahwa penentuan calon wakil presiden harus melalui mekanisme yang berlaku.

Selain pengalaman politik, Natan menyoroti hubungan kerja Dasco dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia memandang Dasco sebagai kader yang memiliki loyalitas terhadap kepemimpinan partai serta terlibat aktif dalam berbagai agenda politik nasional. Kontribusi Dasco dalam membesarkan Partai Gerindra juga menjadi salah satu alasan pengurus daerah menyampaikan dukungan. Menurut Natan, pengalaman tersebut menunjukkan kemampuan Dasco dalam menghadapi persoalan organisasi dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Ia juga menilai Dasco memiliki pendekatan komunikasi yang dapat diterima oleh sejumlah kekuatan politik. Seluruh penilaian tersebut merupakan pandangan pengurus Gerindra Papua Pegunungan yang disampaikan dalam mendukung pencalonannya.

Dukungan dari Papua Pegunungan muncul bersamaan dengan aspirasi serupa yang disampaikan sejumlah pengurus Gerindra di berbagai provinsi. Pengurus daerah dari Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Banten, hingga Papua Barat Daya turut menyuarakan dukungan terhadap Dasco. Mereka mengemukakan alasan yang beragam, mulai dari pengalaman kepemimpinan, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kedekatan dalam menjalankan agenda politik bersama Prabowo. Di Papua Barat Daya, Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil juga menyampaikan pandangan bahwa Dasco memahami dinamika pemerintahan dan memiliki pengalaman dalam menjembatani kepentingan politik. Dukungan yang datang dari berbagai wilayah tersebut memperlihatkan berkembangnya aspirasi internal partai mengenai sosok calon wakil presiden. Namun, sikap pengurus daerah tetap harus dibedakan dari keputusan resmi pimpinan pusat.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menjelaskan bahwa usulan mengenai Dasco muncul dari inisiatif pengurus daerah tanpa arahan khusus dari pimpinan pusat. Menurutnya, banyak DPD dan DPC telah menyampaikan aspirasi yang mengarah pada nama Dasco. Meski demikian, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk menetapkan sikap mengenai calon wakil presiden. Sugiat menegaskan bahwa keputusan akhir akan mengikuti mekanisme konstitusional serta kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan bahwa Gerindra akan menghormati keputusan presiden meskipun figur yang dipilih nantinya bukan berasal dari partai tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dukungan yang berkembang masih berada pada tahap penyampaian aspirasi politik.

Pembahasan mengenai calon wakil presiden berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada 12 November 2026. Perkembangan tersebut membuka proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk mengajukan nama kandidat, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan melalui mekanisme MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa rapat paripurna terkait pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Karena itu, dukungan kepada Dasco belum berarti dirinya telah ditetapkan sebagai calon resmi.

DPD Gerindra Papua Pegunungan berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penentuan calon wakil presiden. Natan Pahabol menegaskan bahwa dukungan kepada Dasco dilandasi keyakinan pengurus daerah terhadap pengalaman dan kemampuan politiknya. Namun, proses penentuan figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo tetap harus mempertimbangkan ketentuan konstitusi serta komunikasi politik di tingkat nasional. Partai Gerindra juga masih menunggu pembahasan resmi mengenai nama yang akan diajukan dalam proses tersebut. Di tengah munculnya dukungan dari berbagai daerah, keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden belum ditetapkan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada usulan presiden dan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh MPR sesuai aturan yang berlaku.