Gerbang Tani Sambut UU Reforma Agraria sebagai Momentum Perkuat Keadilan Pertanahan

Jakarta, 23 September 2026 – Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menyambut positif pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Selasa, 22 September 2026. Organisasi tersebut menilai regulasi baru itu sebagai momentum penting untuk memperkuat keadilan agraria sekaligus mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ketua Umum DPN Gerbang Tani Idham Arsyad menyebut keberadaan undang-undang tersebut memberikan pijakan hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung lama. Perhatian terutama diarahkan pada konflik struktural yang selama ini melibatkan petani, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya agraria. Gerbang Tani berharap pengesahan tersebut tidak berhenti pada pembentukan regulasi, melainkan segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada 21 September 2026. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kerangka hukum yang lebih terintegrasi dalam menangani persoalan agraria di Indonesia. Reforma agraria selama ini tidak hanya berkaitan dengan redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penyelesaian konflik, kepastian hak, serta pemanfaatan lahan agar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Kehadiran undang-undang baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan agenda tersebut.

Gerbang Tani menyoroti ketimpangan struktur penguasaan tanah sebagai salah satu persoalan mendasar yang perlu segera ditangani setelah undang-undang tersebut disahkan. Menurut organisasi itu, berbagai konflik agraria yang berlangsung bertahun-tahun tidak dapat dipisahkan dari tumpang tindih klaim serta kebijakan penetapan hak atas tanah pada masa lalu. Idham menilai regulasi baru dapat menjadi instrumen untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai telah meminggirkan masyarakat dalam sejumlah konflik pertanahan. Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan tidak hanya mengutamakan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang telah lama hidup serta bekerja di atas lahan yang disengketakan. Kepastian hukum kemudian diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kelompok yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian Gerbang Tani adalah mandat pembentukan kelembagaan khusus untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara lebih terintegrasi. Selama ini, organisasi tersebut menilai penyelesaian konflik dan redistribusi tanah sering berjalan lambat karena kewenangan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan koordinasi ketika sebuah konflik melibatkan beberapa sektor sekaligus. Dengan keberadaan kelembagaan khusus yang memiliki garis tanggung jawab lebih jelas, proses penanganan persoalan agraria diharapkan menjadi lebih efektif. Namun, keberhasilan mekanisme tersebut tetap akan bergantung pada pelaksanaan, pembagian kewenangan, dan kemampuan lembaga terkait menjalankan mandat yang diberikan.

Gerbang Tani sebelumnya juga aktif mendorong agar regulasi reforma agraria memberikan perhatian terhadap petani, masyarakat adat, nelayan, buruh tani, perempuan, serta kelompok lain yang menggantungkan kehidupan pada sumber-sumber agraria. Organisasi tersebut menginginkan reforma agraria tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan legalisasi aset atau penerbitan sertifikat. Penataan struktur penguasaan tanah, redistribusi lahan, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi dinilai perlu berjalan secara bersamaan. Dengan pendekatan tersebut, tanah yang diperoleh masyarakat diharapkan dapat berkembang menjadi sumber produksi yang mendukung kesejahteraan. Dukungan infrastruktur, pendampingan, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar juga menjadi bagian penting agar manfaat reforma agraria dapat bertahan dalam jangka panjang.

Implementasi undang-undang selanjutnya akan menjadi tahap yang menentukan karena berbagai persoalan pertanahan memiliki karakter berbeda di setiap wilayah. Pemerintah perlu menyusun aturan pelaksanaan serta memastikan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga yang menangani urusan pertanahan maupun sumber daya alam. Kejelasan data juga dibutuhkan untuk mengurangi tumpang tindih informasi mengenai kepemilikan, penguasaan, konsesi, kawasan, dan penggunaan lahan. Basis data agraria yang terintegrasi dapat membantu proses pengambilan keputusan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik juga perlu memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat terdampak agar keputusan yang dihasilkan dapat menjawab persoalan secara menyeluruh.

Gerbang Tani menyatakan akan terus mengawal penerapan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria agar tujuan keadilan dan kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan secara nyata. Organisasi tersebut berharap aturan turunan serta kelembagaan yang dimandatkan dapat segera dibentuk sehingga penyelesaian konflik tidak kembali terhambat oleh persoalan birokrasi dan kewenangan yang terfragmentasi. Pengesahan undang-undang menjadi awal dari tahapan yang lebih panjang karena efektivitasnya akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan redistribusi tanah, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan secara berkesinambungan. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terkoordinasi, regulasi reforma agraria diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat.