KPA Dorong BRAN Pahami Akar Persoalan Reforma Agraria untuk Wujudkan Keadilan Pertanahan

Jakarta, 16 Oktober 2026 – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan pentingnya Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memahami akar persoalan agraria yang selama ini terjadi di Indonesia. Pemahaman tersebut dinilai menjadi landasan penting agar pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berfokus pada pembagian atau legalisasi tanah, tetapi juga menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan. KPA memandang persoalan agraria memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan melalui BRAN diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan pertanahan. Reforma agraria perlu diarahkan untuk menciptakan keadilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan reforma agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Sebagian masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan produktif, sementara penguasaan tanah dalam skala besar menjadi bagian dari struktur ekonomi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan sosial, terutama ketika kebutuhan masyarakat terhadap tanah bertemu dengan kepentingan investasi dan pengembangan usaha. Konflik agraria juga dapat terjadi akibat perbedaan klaim kepemilikan, tumpang tindih perizinan, maupun ketidakjelasan status lahan. KPA menilai pemahaman terhadap persoalan mendasar tersebut diperlukan sebelum pemerintah menentukan langkah penyelesaian.

Keberadaan BRAN diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan reforma agraria secara nasional. Penanganan persoalan pertanahan selama ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan kewenangan yang berbeda. Perbedaan kebijakan dan keterbatasan koordinasi dapat menjadi tantangan dalam menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung lama. Karena itu, diperlukan mekanisme kerja yang mampu menghubungkan proses pendataan, penyelesaian konflik, serta penataan kembali penguasaan tanah. Koordinasi yang efektif diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan agraria tanpa mengabaikan hak masyarakat.

KPA juga menyoroti pentingnya membedakan reforma agraria dengan kegiatan administrasi pertanahan semata. Penerbitan sertifikat tanah dapat memberikan kepastian hukum, tetapi belum tentu menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan apabila tidak disertai perubahan struktur penguasaan tanah. Reforma agraria memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk penataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Pelaksanaannya perlu memperhatikan kebutuhan petani, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada akses terhadap tanah. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pertanahan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara lebih merata.

Penyelesaian konflik agraria menjadi salah satu tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan reforma agraria. Sengketa tanah dapat melibatkan masyarakat dengan perusahaan, instansi pemerintah, maupun pihak lain yang memiliki klaim terhadap suatu wilayah. Setiap konflik memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pemeriksaan dokumen, riwayat penguasaan, dan kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh. Proses penyelesaian juga harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak seluruh pihak. Keterlibatan masyarakat terdampak diperlukan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat diterima secara adil.

Selain penyelesaian konflik, reforma agraria perlu memberikan dukungan terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Akses terhadap tanah produktif akan lebih bermanfaat apabila disertai dukungan pembiayaan, sarana produksi, pendampingan, dan akses pasar. Petani kecil membutuhkan kepastian penguasaan lahan agar dapat merencanakan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur pertanian dan perlindungan terhadap lahan pangan produktif. Dengan dukungan tersebut, reforma agraria dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan reforma agraria berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Kelompok petani, masyarakat adat, dan organisasi pendamping memiliki pengalaman langsung mengenai persoalan penguasaan tanah di berbagai daerah. Informasi dari kelompok tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi konflik maupun hambatan pelaksanaan kebijakan. BRAN perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian. Transparansi serta pengawasan publik juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak menyimpang dari tujuan awal.

Dorongan KPA agar BRAN memahami akar persoalan reforma agraria menjadi pengingat bahwa penyelesaian masalah pertanahan membutuhkan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan. Penataan penguasaan tanah, penyelesaian konflik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif dan setiap keputusan didasarkan pada kondisi nyata masyarakat. Evaluasi terhadap program reforma agraria juga diperlukan untuk mengukur dampaknya terhadap ketimpangan dan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan, reforma agraria diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia.