Jakarta, 17 Mei 2026 – Gubernur Bank Indonesia mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota DPR setelah kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah dan disebut telah menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS. Kritik muncul karena pernyataan otoritas moneter yang sebelumnya menyebut kondisi pasar keuangan nasional masih relatif stabil dinilai tidak sejalan dengan tekanan yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam rapat bersama parlemen, beberapa anggota DPR mempertanyakan indikator stabilitas yang digunakan Bank Indonesia di tengah pelemahan rupiah yang terus menjadi perhatian publik dan pasar keuangan.
Nilai tukar rupiah memang menjadi salah satu indikator ekonomi yang paling sensitif karena berpengaruh langsung terhadap harga impor, biaya produksi, hingga inflasi domestik. Pelemahan mata uang nasional terhadap dolar AS biasanya berdampak pada kenaikan biaya barang impor dan tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang asing. Karena itu, ketika dolar AS menguat tajam, perhatian publik terhadap kebijakan bank sentral ikut meningkat. Sejumlah anggota DPR menilai masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Bank Indonesia tetap menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat dibanding sejumlah negara berkembang lainnya. Otoritas moneter menyebut stabilitas tidak hanya diukur dari pergerakan nilai tukar semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti inflasi, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan sektor keuangan. BI juga menyatakan terus melakukan intervensi pasar dan koordinasi dengan pemerintah guna menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global yang masih tinggi. Faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, dan arus modal internasional disebut menjadi penyebab utama penguatan dolar AS terhadap banyak mata uang dunia, termasuk rupiah.
Meski demikian, kritik dari DPR mencerminkan meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak pengamat ekonomi menilai tekanan terhadap nilai tukar dapat memengaruhi daya beli dan biaya hidup apabila berlangsung dalam waktu panjang. Selain itu, sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor juga dinilai rentan mengalami peningkatan biaya produksi. Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik dari otoritas ekonomi menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi yang bertolak belakang dengan kondisi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Perdebatan antara DPR dan Bank Indonesia mengenai kondisi rupiah menunjukkan besarnya perhatian terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Publik kini menunggu langkah lanjutan pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga nilai tukar serta mengendalikan dampak ekonomi yang mungkin timbul. Banyak pihak berharap koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat semakin diperkuat agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam kondisi global yang terus berubah cepat, stabilitas rupiah tetap menjadi salah satu fokus utama yang sangat menentukan kepercayaan pasar dan daya tahan ekonomi Indonesia.







