Pemerintah Hilirisasi 380 Ribu Ton Beras Bulog Turun Mutu Jadi Tepung, Dilelang Mulai Rp11.000 per Kg

Jakarta, 8 September 2026 – Pemerintah memutuskan memanfaatkan sekitar 380 ribu ton beras milik Perum Bulog yang mengalami penurunan mutu untuk diolah menjadi tepung beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kebijakan hilirisasi tersebut ditempuh agar stok yang telah tersimpan cukup lama tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak berakhir menjadi kerugian negara. Beras tersebut nantinya dilepas melalui mekanisme lelang kepada pelaku industri yang membutuhkan bahan baku tepung beras. Pemerintah menetapkan harga minimum lelang sebesar Rp11.000 per kilogram, sekitar Rp1.000 lebih rendah dibandingkan harga beras SPHP yang berada di kisaran Rp12.000 per kilogram. Pemanfaatan stok tersebut sekaligus diharapkan membantu meningkatkan pasokan bahan baku industri dan menekan harga tepung beras di pasar.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan tingginya stok beras yang dikelola Bulog dalam dua tahun terakhir. Zulhas menjelaskan stok Bulog pada tahun lalu maupun tahun ini berada di atas 5 juta ton, sehingga sebagian beras harus tersimpan dalam jangka waktu cukup panjang di gudang. Kondisi penyimpanan tersebut membuat sebagian stok mengalami penurunan mutu dan tidak lagi ideal apabila seluruhnya diarahkan untuk konsumsi langsung masyarakat. Pemerintah kemudian mencari alternatif pemanfaatan agar beras yang masih memiliki nilai guna tersebut dapat diserap sektor industri. Pengolahan menjadi tepung dipilih karena karakteristik beras yang telah lama disimpan justru dapat sesuai dengan kebutuhan sejumlah produsen tepung beras.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan stok yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung rata-rata memiliki usia simpan lebih dari 10 bulan. Sebagian beras bahkan telah berada di gudang selama satu tahun hingga sekitar satu tahun tiga bulan. Menurutnya, usia simpan tersebut tidak otomatis membuat beras kehilangan seluruh nilai ekonominya karena industri tepung memiliki persyaratan bahan baku yang berbeda dengan beras konsumsi. Beras yang telah disimpan cukup lama dapat memiliki kadar amilosa yang lebih sesuai untuk proses pengolahan tepung. Kondisi tersebut membuat stok turun mutu masih mempunyai pasar dan dapat dialihkan menjadi produk dengan nilai tambah apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat.

Pemerintah akan melepas beras tersebut melalui mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Harga minimum ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram sehingga proses penjualan tetap memiliki batas yang jelas dan tidak dilakukan dengan harga terlalu rendah. Pelaku usaha yang memenangkan lelang selanjutnya dapat menggunakan beras tersebut sebagai bahan baku produksi tepung. Bulog dalam skema ini berperan menyediakan stok yang memenuhi kriteria, sedangkan proses pengolahan dilakukan oleh perusahaan maupun pelaku usaha yang memiliki fasilitas produksi. Mekanisme tersebut diharapkan menciptakan pemanfaatan stok secara transparan sekaligus memberikan kepastian bahwa beras turun mutu diarahkan untuk kebutuhan industri.

Hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku tepung beras dari luar negeri. Selama ini industri antara lain memanfaatkan beras pecah sebagai bahan baku pengolahan, sementara kebutuhan tertentu sebelumnya masih dipenuhi melalui impor. Bulog menyatakan pemerintah kini tidak lagi mengimpor beras pecah dan komoditas sejenis setelah ketersediaan stok domestik dinilai mencukupi. Keberadaan ratusan ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu kemudian membuka peluang substitusi bahan baku impor dengan stok yang tersedia di dalam negeri. Apabila dapat diserap secara optimal, kebijakan tersebut bukan hanya menyelesaikan persoalan penyimpanan beras, tetapi juga memperkuat penggunaan bahan baku domestik oleh industri pengolahan.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari pengelolaan cadangan beras agar stok tidak terlalu lama berada di gudang tanpa pemanfaatan. Penyimpanan pangan dalam jumlah besar membutuhkan rotasi yang baik karena kualitas komoditas dapat menurun seiring bertambahnya waktu penyimpanan. Apabila penanganan terlambat dilakukan, beras berpotensi mengalami kerusakan lebih lanjut sehingga nilai ekonominya semakin rendah dan pada akhirnya menimbulkan kerugian. Pengalihan menjadi tepung memberikan pilihan lain sebelum kondisi stok mencapai tahap yang tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah karena itu berupaya menjadikan hilirisasi sebagai instrumen untuk menjaga nilai stok sekaligus memperbaiki tata kelola cadangan pangan.

Dari sisi industri, tambahan bahan baku hingga sekitar 380 ribu ton berpotensi memperbesar pasokan untuk produksi tepung beras nasional. Zulhas berharap peningkatan ketersediaan bahan baku tersebut dapat membantu meredam harga tepung yang mengalami kenaikan. Dampaknya dapat meluas karena tepung beras digunakan oleh berbagai industri pengolahan makanan, mulai dari perusahaan berskala besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Apabila biaya bahan baku dapat dikendalikan, tekanan biaya produksi pada pelaku usaha juga berpotensi berkurang. Namun, realisasi manfaat tersebut tetap bergantung pada hasil lelang, kemampuan industri menyerap stok, serta proses distribusi dan pengolahan setelah beras keluar dari gudang Bulog.

Pemanfaatan beras turun mutu juga menunjukkan perlunya pengelolaan stok yang semakin adaptif ketika cadangan pemerintah berada pada tingkat tinggi. Cadangan besar penting untuk menjaga ketahanan pangan, menjalankan bantuan pangan, serta memungkinkan pemerintah melakukan intervensi ketika harga mengalami gejolak. Pada saat bersamaan, stok yang terlalu lama disimpan membutuhkan strategi rotasi agar kualitasnya tidak terus mengalami penurunan. Hilirisasi menjadi salah satu pilihan selain penyaluran untuk konsumsi langsung karena memungkinkan beras dengan karakteristik tertentu tetap masuk ke rantai ekonomi. Pemerintah perlu memastikan proses tersebut berjalan dengan pengawasan yang memadai sehingga pemanfaatannya sesuai peruntukan dan tidak mengganggu stabilitas pasar beras konsumsi.

Keputusan mengolah sekitar 380 ribu ton beras Bulog menjadi tepung pada akhirnya menjadi upaya pemerintah mengubah persoalan penurunan mutu stok menjadi peluang bagi industri pangan nasional. Melalui lelang dengan harga minimum Rp11.000 per kilogram, pemerintah berharap beras yang telah tersimpan lama tetap memiliki nilai ekonomi sekaligus dapat menggantikan sebagian kebutuhan bahan baku industri tepung. Kebijakan tersebut juga dapat membantu mengurangi risiko kerugian negara apabila stok dibiarkan hingga mengalami kerusakan lebih berat. Dengan stok Bulog yang masih berada pada level tinggi, pengelolaan umur simpan dan rotasi beras akan tetap menjadi bagian penting dari kebijakan pangan ke depan. Efektivitas hilirisasi 380 ribu ton tersebut selanjutnya akan ditentukan oleh kecepatan pelaksanaan lelang, penyerapan oleh industri, dan kemampuan pemerintah memastikan hasil pengolahannya memberikan manfaat bagi rantai pangan domestik.